Skip to main content

MENINGKATKAN DUKUNGAN ANGGARAN MILITER GUNA TERWUJUDNYA PERTAHANAN NEGARA YANG KUAT DALAM RANGKA MENJAGA KEDAULATAN DAN KEUTUHAN NKRI

PENGKAJIAN STRATEGIS
LEMHANNAS RI


Lemhannas RI menyelenggarakan Round Table Discussion (RTD) Pengkajian Strategik tentang ”Meningkatkan dukungan anggaran militer guna terwujudnya Pertahanan Negara yang kuat dalam rangka menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI”. 
Dalam Keynote Speechnya, Gubernur Lemhannas RI antara lain menyampaikan bahwa dukungan Alutsista yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitasnya bagi TNI dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sangat penting, mengingat ancaman militer semakin eskalatif sebagai akibat pengaruh lingkungan strategik. Dalam 5 tahun terakhir ini (2005- 2009), dukungan anggaran militer melalui APBN belum memadai.

Dari kebutuhan minimal bidang pertahanan yang diajukan Departemen Pertahanan hanya terealisir sekitar 30% nya, yaitu sekitar 3,3% APBN atau kurang dari 1% PDB. Dengan dukungan anggaran yang terbatas tersebut, penyelenggaraan fungsi pertahanan yang dilaksanakan TNI tentu tidak maksimal. 

Untuk itu harus dapat diwujudkan pertahanan negara yang kuat dalam rangka menjaga keutuhan wilayah NKRI, dan kedaulatan Bangsa serta Negara, dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategik dan kondisi geografis Indonesia yang rawan terhadap ancaman militer. Beberapa critical points dari Gubernur Lemhannas RI untuk dapat dikembangkan dalam diskusi adalah :

1) Perlu adanya Political Will dan komitment Pemerintah untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara,

2) Meningkatkan kemampuan profesionalisme prajurit TNI dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya,

3) Melakukan penambahan Alutsista TNI sesuai dengan kondisi geografis Indonesia secara bertahap,

4) Meningkatkan dan/atau merealisasikan anggaran Pertahanan Negara, sedapat mungkin untuk memenuhi kebutuhan minimal dalam penyelenggaraan Pertahanan Negara.

Popular posts from this blog

RTD LEMHANNAS RI TENTANG PENGELOLAAN INDUSTRI PARIWISATA

RTD LEMHANNAS RI TENTANG PENGELOLAAN INDUSTRI PARIWISATA Dalam Round Table Discussion (RTD) yang diselenggarkan Lemhannas 6 Agustus 2009, Dr. Setyanto mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia seharusnya mengikuti jejak Koizumi, menyiapkan kerangka tinggal landas pariwisata Indonesia terutama setelah terjadinya berbagai musibah teror yang tahun ini ditandai dengan Bom Mega Kuningan atau Bom Mariott II, karena sebenarnya aset pariwisata Indonesia sudah disediakan oleh Sang Maha Pencipta bagi rakyat Indonesia, hanya memerlukan pengelolaan secara profesional saja, untuk dimanfaatkan bagi kemakmuran dan kesejahteraan bangsa. Hal tersebut sangat penting, sebab Berdasarkan data yang dikutip dari WTO, pada tahun 2000 wisatawan manca negara (wisman) internasional mencapai jumlah 698 juta orang yang mampu menciptakan pendapatan sebesar USD 476 milyar. Pertumbuhan jumlah wisatawan pada dekade 90-an sebesar 4,2 % sedangkan pertumbuhan penerimaan dari wisman sebesar 7,3 %, bahkan di 28 negara...
Read more

KURIKULUM BERBASIS 11 PRINSIP PEMBAHARUAN LEMHANNAS RI

KURIKULUM BERBASIS 11 PRINSIP PEMBAHARUAN LEMHANNAS RI Selama 44 tahun sejak berdirinya pada 20 Mei 1965, Lemhannas RI berhasil mendidik ribuan calon pemimpin tingkat Nasional baik sipil maupun militer yang kini tersebar diseluruh Indonesia, termasuk 80 peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan ( PPSA ) XVI yang dibuka sejak 17 Pebruari 2009, terdiri dari: 49 pejabat sipil 29 Perwira Tinggi TNI 2 Perwira Tinggi Polri dengan dua puluh orang diantaranya menjabat Profesor.  Ketika menutup PPSA XVI di Gedung Dwiwarna Purwa, 31 Juli 2009, Gubernur Lemhannas RI, Prof. DR. Muladi, SH mengatakan, kurikulum yang diterapkan mengacu pada prinsip perubahan yang dilaksanakan di Lemhannas RI, meliputi :  1. Prinsip profesionalisme yang mengandung nilai-nilai Expertise, Responsibility and Corporateness. 2. Prinsip Check and Balances dengan menempatkan Dewan Pengarah sebagai perumus kebijakan umum ( General Policy Making Body ) Lemhannas RI.  3. Prinsip Con...
Read more