Skip to main content

PELAKSANAAN SSDN DAN SSLN PPSA XVI TAHUN 2009



PELAKSANAAN SSDN DAN SSLN 
PPSA XVI TAHUN 2009


Sebagai bagian dari Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XVI para peserta wajib melaksanakan Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) dan Studi Strategis Luar Negeri (SSLN) yang dilaksanakan pada periode Blok II (Bin Tannas/ Bin Gatra) dan pada Blok III (B S. Lingkungan Strategis Kontemporer). Untuk SSDN dilaksanakan di provinsi Jambi, Jabar, Kaltim, dan Papua Barat dengan judul kegiatan “Good Governance di provinsi guna keberhasilan pembangunan didaerah dalam mendukung pembangunan nasional”. Sedangkan untuk SSLN di laksanakan di negara Rusia, Austria, Belanda, dan Maroko dengan judul kegiatan “ Membangun hubungan antar negara guna mengoptimalkan Good Governance dalam rangka pembangunan nasional”. Kegiatan SSDN dan SSLN, merupakan metoda pendidikan yang dikembangkan Lemhannas RI guna memperoleh informasi, data dan fakta melalui berbagai pertemuan/tatap muka dan diskusi secara langsung dengan para pejabat, akademisi perguruan tinggi negeri/swasta serta para tokoh masyarakat, adat, agama dan tokoh pemuda tentang good governance dan pelaksanaan pembangunan nasional di daerah ditinjau dari aspek kesejahteraan dan keamanan, serta berbagai peluang dan kendala yang dihadapi. Selain itu juga untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan sistem demokrasi, pelestarian lingkungan hidup, pelaksanaan otonomi daerah/sistem pemerintahan ditinjau dari kerangka berfikir strategis, komprehensip, holistik dan integral.

Sasaran SSDN dan SSLN adalah : 
a. Memperoleh gambaran potensi, program dan pelaksanaan pembangunan wilayah dalam rangka pembangunan nasional serta permasalahan yang dihadapi. 
b. Memperoleh masukan tentang manfaat dari obyek-obyek yang ditinjau dari aspek kesejahteraan dan Hankam, meliputi : Latar belakang, Prospek di masa mendatang, Motivasi/Aspirasi masyarakat, Realisasi pelaksanaan pembangunan, dampak yang timbul, dan hal-hal penting lainnya. 
c. Aplikasi penerapan cara berpikir komprehensif integral dalam menghadapi permasalahan pembangunan nasional/ internasional antara lain dalam menjabarkan kebijakan strategis nasional kedalam pelaksanaan operasional di lapangan. 
d. Untuk mendapatkan datadata kajian kondisi Ketahanan Nasional di daerah yang meliputi ; Kondisi Geografi, Demografi, dan SKA, serta aspek Ipoleksosbudhankam, tingkat kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam pembangunan daerah serta bagaimana pengimplementasiannya. 
e. Mendapatkan data-data yang dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk Seminar Nasional.

Popular posts from this blog

RTD LEMHANNAS RI TENTANG PENGELOLAAN INDUSTRI PARIWISATA

RTD LEMHANNAS RI TENTANG PENGELOLAAN INDUSTRI PARIWISATA Dalam Round Table Discussion (RTD) yang diselenggarkan Lemhannas 6 Agustus 2009, Dr. Setyanto mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia seharusnya mengikuti jejak Koizumi, menyiapkan kerangka tinggal landas pariwisata Indonesia terutama setelah terjadinya berbagai musibah teror yang tahun ini ditandai dengan Bom Mega Kuningan atau Bom Mariott II, karena sebenarnya aset pariwisata Indonesia sudah disediakan oleh Sang Maha Pencipta bagi rakyat Indonesia, hanya memerlukan pengelolaan secara profesional saja, untuk dimanfaatkan bagi kemakmuran dan kesejahteraan bangsa. Hal tersebut sangat penting, sebab Berdasarkan data yang dikutip dari WTO, pada tahun 2000 wisatawan manca negara (wisman) internasional mencapai jumlah 698 juta orang yang mampu menciptakan pendapatan sebesar USD 476 milyar. Pertumbuhan jumlah wisatawan pada dekade 90-an sebesar 4,2 % sedangkan pertumbuhan penerimaan dari wisman sebesar 7,3 %, bahkan di 28 negara...
Read more

MENINGKATKAN DUKUNGAN ANGGARAN MILITER GUNA TERWUJUDNYA PERTAHANAN NEGARA YANG KUAT DALAM RANGKA MENJAGA KEDAULATAN DAN KEUTUHAN NKRI

PENGKAJIAN STRATEGIS LEMHANNAS RI Lemhannas RI menyelenggarakan Round Table Discussion (RTD) Pengkajian Strategik tentang ”Meningkatkan dukungan anggaran militer guna terwujudnya Pertahanan Negara yang kuat dalam rangka menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI”.   Dalam Keynote Speechnya, Gubernur Lemhannas RI antara lain menyampaikan bahwa dukungan Alutsista yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitasnya bagi TNI dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sangat penting, mengingat ancaman militer semakin eskalatif sebagai akibat pengaruh lingkungan strategik. Dalam 5 tahun terakhir ini (2005- 2009), dukungan anggaran militer melalui APBN belum memadai. Dari kebutuhan minimal bidang pertahanan yang diajukan Departemen Pertahanan hanya terealisir sekitar 30% nya, yaitu sekitar 3,3% APBN atau kurang dari 1% PDB. Dengan dukungan anggaran yang terbatas tersebut, penyelenggaraan fungsi pertahanan yang dilaksanakan TNI tentu tidak maksimal.  Untuk itu harus dapat...
Read more