Skip to main content

GEO LEADERSHIP SEBAGAI SIFAT PEMIMPIN MASA DEPAN

GEO LEADERSHIP SEBAGAI SIFAT PEMIMPIN MASA DEPAN

Pentingnya sosok pemimpin menurut Prof. DR. Muladi, SH, pada acara “Dialog Interaktif Leaders of Indonesia satu”, tidak terlepas dari suatu sistem untuk menemukan informasi secara cepat, mudah, dan kategoris tentang standarisasi kualitas kepemimpinan yang relevan dengan konteks universal dan partikularistik. Atas dasar tersebut para pemimpin nasional di semua lini baik secara individual maupun kelompok diharapkan memiliki bekal yang kuat untuk mampu memecahkan kompleksitas permasalahan nasional, dengan cara-cara yang lebih profesional, elegan, dan bermartabat, dengan prinsip “cheaper, faster and better” tanpa melalui konflik-konflik yang melelahkan antar sesama komponen bangsa maupun pimpinan nasional. Perpaduan antara kemampuan konseptual dan empirik akan selalu meningkatkan bobot kinerja dan capaian (performance and achievement) seorang pemimpin, yang tidak hanya reaktif semata tetapi juga proaktif dan antisipatif.

“Geo Leadership” yang sifatnya Universal pada hakekatnya meliputi 4 (empat) kategori moralitas dan Akuntabilitas (rasa tanggung jawab), yaitu:

a. Moralitas dan Akuntabilitas yang bersifat Sipil atau Individual; 
b. Moralitas dan Akuntabilitas yang bersifat Sosial Kemasyarakatan; 
c. Moralitas dan Akuntabilitas yang bersifat Institusional atau Kelembagaan; dan 
d. Moralitas dan Akuntabilitas yang bersifat Global/ Universal.

Nilai-nilai tersebut bersifat objektif-rasional dan menjauhi hal-hal yang berkonotasi subjektif-emosional dan primordialistik seperti dikotomi Tua-Muda, JawaNon Jawa, TNI-Non TNI, lama-baru dan sebagainya yang jauh dari semangat “Indonesian Incorporated” yang merupakan refleksi dari sesanti Bhinneka Tunggal Ika yang sangat menjunjung tinggi pluralisme yang konstruktif dengan selalu berusaha untuk mendayagunakan semua resources nasional. 
Karakter-karakter yang bersifat umum (General Characteristics) dan karakter yang bersifat khas (Unique, Particularistic or Specific Characteristics) atau karakteristik “Geo Leadership” merupakan kekhasan karakter kepemimpinan Indonesia dengan mempertimbangkan elemen-elemen geografis dan semangat lintas kultural yang konstruktif dalam masyarakat yang bersifat multikultural yang mampu menerapkan prinsip “leading others across geographies and cultures”. 
Salah satu mekanisme mendapatkan pemimpin adalah melalui pesta demokrasi dalam bentuk Pemilu Legislatif dan Pilpres 2009 yang bersifat langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber) dan jujur dan adil (jurdil), yang secara universal merupakan salah satu “core values” demokrasi, akan memilih para pemimpin di lingkungan lembaga legislatif (DPR, DPD, dan DPRD Provinsi Kabupaten/ Kota), dan Kepala Negara. 
Pada kenyataannya yang diharapkan oleh bangsa Indonesia di era globalisasi saat ini dan di masa datang adalah tidak hanya pemimpin yang kuat yang memiliki perpaduan karakter sebagai manajer, leader (pemimpin) dan statesman (negarawan) dengan standar universal, tetapi juga memiliki kesetiaan terhadap nilai-nilai partikularistik berupa wawasan kebangsaan yang tidak diragukan. 

Popular posts from this blog

RTD LEMHANNAS RI TENTANG PENGELOLAAN INDUSTRI PARIWISATA

RTD LEMHANNAS RI TENTANG PENGELOLAAN INDUSTRI PARIWISATA Dalam Round Table Discussion (RTD) yang diselenggarkan Lemhannas 6 Agustus 2009, Dr. Setyanto mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia seharusnya mengikuti jejak Koizumi, menyiapkan kerangka tinggal landas pariwisata Indonesia terutama setelah terjadinya berbagai musibah teror yang tahun ini ditandai dengan Bom Mega Kuningan atau Bom Mariott II, karena sebenarnya aset pariwisata Indonesia sudah disediakan oleh Sang Maha Pencipta bagi rakyat Indonesia, hanya memerlukan pengelolaan secara profesional saja, untuk dimanfaatkan bagi kemakmuran dan kesejahteraan bangsa. Hal tersebut sangat penting, sebab Berdasarkan data yang dikutip dari WTO, pada tahun 2000 wisatawan manca negara (wisman) internasional mencapai jumlah 698 juta orang yang mampu menciptakan pendapatan sebesar USD 476 milyar. Pertumbuhan jumlah wisatawan pada dekade 90-an sebesar 4,2 % sedangkan pertumbuhan penerimaan dari wisman sebesar 7,3 %, bahkan di 28 negara...
Read more

PELAKSANAAN SSDN DAN SSLN PPSA XVI TAHUN 2009

PELAKSANAAN SSDN DAN SSLN  PPSA XVI TAHUN 2009 Sebagai bagian dari Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XVI para peserta wajib melaksanakan Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) dan Studi Strategis Luar Negeri (SSLN) yang dilaksanakan pada periode Blok II (Bin Tannas/ Bin Gatra) dan pada Blok III (B S. Lingkungan Strategis Kontemporer). Untuk SSDN dilaksanakan di provinsi Jambi, Jabar, Kaltim, dan Papua Barat dengan judul kegiatan “Good Governance di provinsi guna keberhasilan pembangunan didaerah dalam mendukung pembangunan nasional”. Sedangkan untuk SSLN di laksanakan di negara Rusia, Austria, Belanda, dan Maroko dengan judul kegiatan “ Membangun hubungan antar negara guna mengoptimalkan Good Governance dalam rangka pembangunan nasional”. Kegiatan SSDN dan SSLN, merupakan metoda pendidikan yang dikembangkan Lemhannas RI guna memperoleh informasi, data dan fakta melalui berbagai pertemuan/tatap muka dan diskusi secara langsung dengan para pejabat, akademisi pe...
Read more

MENINGKATKAN DUKUNGAN ANGGARAN MILITER GUNA TERWUJUDNYA PERTAHANAN NEGARA YANG KUAT DALAM RANGKA MENJAGA KEDAULATAN DAN KEUTUHAN NKRI

PENGKAJIAN STRATEGIS LEMHANNAS RI Lemhannas RI menyelenggarakan Round Table Discussion (RTD) Pengkajian Strategik tentang ”Meningkatkan dukungan anggaran militer guna terwujudnya Pertahanan Negara yang kuat dalam rangka menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI”.   Dalam Keynote Speechnya, Gubernur Lemhannas RI antara lain menyampaikan bahwa dukungan Alutsista yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitasnya bagi TNI dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sangat penting, mengingat ancaman militer semakin eskalatif sebagai akibat pengaruh lingkungan strategik. Dalam 5 tahun terakhir ini (2005- 2009), dukungan anggaran militer melalui APBN belum memadai. Dari kebutuhan minimal bidang pertahanan yang diajukan Departemen Pertahanan hanya terealisir sekitar 30% nya, yaitu sekitar 3,3% APBN atau kurang dari 1% PDB. Dengan dukungan anggaran yang terbatas tersebut, penyelenggaraan fungsi pertahanan yang dilaksanakan TNI tentu tidak maksimal.  Untuk itu harus dapat...
Read more