Skip to main content

KURIKULUM BERBASIS 11 PRINSIP PEMBAHARUAN LEMHANNAS RI

KURIKULUM BERBASIS 11 PRINSIP PEMBAHARUAN LEMHANNAS RI

Selama 44 tahun sejak berdirinya pada 20 Mei 1965, Lemhannas RI berhasil mendidik ribuan calon pemimpin tingkat Nasional baik sipil maupun militer yang kini tersebar diseluruh Indonesia, termasuk 80 peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan ( PPSA ) XVI yang dibuka sejak 17 Pebruari 2009, terdiri dari:
49 pejabat sipil
29 Perwira Tinggi TNI
2 Perwira Tinggi Polri
dengan dua puluh orang diantaranya menjabat Profesor. 

Ketika menutup PPSA XVI di Gedung Dwiwarna Purwa, 31 Juli 2009, Gubernur Lemhannas RI, Prof. DR. Muladi, SH mengatakan, kurikulum yang diterapkan mengacu pada prinsip perubahan yang dilaksanakan di Lemhannas RI, meliputi : 

1. Prinsip profesionalisme yang mengandung nilai-nilai Expertise, Responsibility and Corporateness.

2. Prinsip Check and Balances dengan menempatkan Dewan Pengarah sebagai perumus kebijakan umum ( General Policy Making Body ) Lemhannas RI. 

3. Prinsip Continuing Education yang memungkinkan alumnus Lemhannas RI meneruskan studi Pasca Sarjana dibidang studi strategis. 

4. Prinsip kebenaran dengan cara menegakkan Intelectual Integrity, Academic Freedom and Academic Culture. 

5. Prinsip Quality Assurance yakni menyejajarkan Lemhannas RI dengan lembaga sejenis diluar negeri. 

6. Prinsip Efisiensi dan Efektivitas (mengembangkan distance education) untuk materi inti Lemhannas RI.

7. Prinsip Transparansi, dengan memanfaatkan semua sumber daya manusia (SDM) Nasional (Outsourcing of National Human Resources) 
8. Prinsip Reformasi, menjadikan Lemhannas RI sebagai salah satu Driving Forces proses demokratisasi.

9. Prinsip Sistemik, yang berorientasi pada perubahan struktural, substantif, dan kultural secara gradual. 

10. Prinsip keseimbangan antar Inward-Outward Looking.

11. Prinsip Adaptasi Teknologi dengan memanfaatkan teknologi telematika (telekomunikasi, multimedia dan komunikasi).

Popular posts from this blog

RTD LEMHANNAS RI TENTANG PENGELOLAAN INDUSTRI PARIWISATA

RTD LEMHANNAS RI TENTANG PENGELOLAAN INDUSTRI PARIWISATA Dalam Round Table Discussion (RTD) yang diselenggarkan Lemhannas 6 Agustus 2009, Dr. Setyanto mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia seharusnya mengikuti jejak Koizumi, menyiapkan kerangka tinggal landas pariwisata Indonesia terutama setelah terjadinya berbagai musibah teror yang tahun ini ditandai dengan Bom Mega Kuningan atau Bom Mariott II, karena sebenarnya aset pariwisata Indonesia sudah disediakan oleh Sang Maha Pencipta bagi rakyat Indonesia, hanya memerlukan pengelolaan secara profesional saja, untuk dimanfaatkan bagi kemakmuran dan kesejahteraan bangsa. Hal tersebut sangat penting, sebab Berdasarkan data yang dikutip dari WTO, pada tahun 2000 wisatawan manca negara (wisman) internasional mencapai jumlah 698 juta orang yang mampu menciptakan pendapatan sebesar USD 476 milyar. Pertumbuhan jumlah wisatawan pada dekade 90-an sebesar 4,2 % sedangkan pertumbuhan penerimaan dari wisman sebesar 7,3 %, bahkan di 28 negara...
Read more

PELAKSANAAN SSDN DAN SSLN PPSA XVI TAHUN 2009

PELAKSANAAN SSDN DAN SSLN  PPSA XVI TAHUN 2009 Sebagai bagian dari Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XVI para peserta wajib melaksanakan Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) dan Studi Strategis Luar Negeri (SSLN) yang dilaksanakan pada periode Blok II (Bin Tannas/ Bin Gatra) dan pada Blok III (B S. Lingkungan Strategis Kontemporer). Untuk SSDN dilaksanakan di provinsi Jambi, Jabar, Kaltim, dan Papua Barat dengan judul kegiatan “Good Governance di provinsi guna keberhasilan pembangunan didaerah dalam mendukung pembangunan nasional”. Sedangkan untuk SSLN di laksanakan di negara Rusia, Austria, Belanda, dan Maroko dengan judul kegiatan “ Membangun hubungan antar negara guna mengoptimalkan Good Governance dalam rangka pembangunan nasional”. Kegiatan SSDN dan SSLN, merupakan metoda pendidikan yang dikembangkan Lemhannas RI guna memperoleh informasi, data dan fakta melalui berbagai pertemuan/tatap muka dan diskusi secara langsung dengan para pejabat, akademisi pe...
Read more

MENINGKATKAN DUKUNGAN ANGGARAN MILITER GUNA TERWUJUDNYA PERTAHANAN NEGARA YANG KUAT DALAM RANGKA MENJAGA KEDAULATAN DAN KEUTUHAN NKRI

PENGKAJIAN STRATEGIS LEMHANNAS RI Lemhannas RI menyelenggarakan Round Table Discussion (RTD) Pengkajian Strategik tentang ”Meningkatkan dukungan anggaran militer guna terwujudnya Pertahanan Negara yang kuat dalam rangka menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI”.   Dalam Keynote Speechnya, Gubernur Lemhannas RI antara lain menyampaikan bahwa dukungan Alutsista yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitasnya bagi TNI dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sangat penting, mengingat ancaman militer semakin eskalatif sebagai akibat pengaruh lingkungan strategik. Dalam 5 tahun terakhir ini (2005- 2009), dukungan anggaran militer melalui APBN belum memadai. Dari kebutuhan minimal bidang pertahanan yang diajukan Departemen Pertahanan hanya terealisir sekitar 30% nya, yaitu sekitar 3,3% APBN atau kurang dari 1% PDB. Dengan dukungan anggaran yang terbatas tersebut, penyelenggaraan fungsi pertahanan yang dilaksanakan TNI tentu tidak maksimal.  Untuk itu harus dapat...
Read more