Skip to main content

PEDOMAN PEMANTAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN

PEDOMAN PEMANTAPAN
NILAI-NILAI KEBANGSAAN

Para pendiri bangsa (The Founding Fathers) telah berhasil mengangkat nilai-nilai yang terkandung di dalam khasanah kehidupan masyarakat Indonesia maupun ajaran para leluhur, sebagai nilai-nilai kebangsaan Indonesia. 
Lemhannas RI selanjutnya merumuskan Pemantapan nilai-nilai kebangsaan berlandaskan pada pemikiran historis, landasan filosofis, landasan yuridis, landasan sosiologis, dan landasan teori. 

Sebagai konsepsi, nilai-nilai kebangsaan mengacu kepada konsensus dasar bangsa yang unsur-unsurnya terdiri dari :
  • Falsafah bangsa Pancasila. Nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari falsafah Pancasila  apabila ditelaah secara menyeluruh esensinya sebagai berikut :
  1. Nilai Religius, memiliki nilai-nilai spiritual yang tinggi berdasarkan agama dan keyakinan yang dipeluknya;
  2. Nilai Kekeluargaan, memiliki nilai-nilai kebersamaan dan senasib sepenanggungan;
  3. Nilai Keselarasan, memiliki kemampuan beradaptasi atau kearifan lokal;
  4. Nilai Kerakyatan, memiliki sifat keberpihakan kepada rakyat Indonesia dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pemerintah Negara. 
Secara keseluruhan, esensi nilai-nilai kebangsaan tersebut adalah: Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, Sila Persatuan Indonesia, Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

  • Konstitusi Negara UUD tahun 1945. Di dalam pembukaan UUD Negara RI tahun 1945 terkandung nilai-nilai : Kesadaran Hakiki, pengakuan akan kebenaran perjuangan bangsa Indonesia dalam mewujudkan kemerdekaan bangsa dan Negara Indonesia, kesadaran rakyat sebagai manusia religius, serta kesadaran bahwa kemerdekaan yang diperjuangkan dengan sepenuh pengorbanan didasarkan pada keinginan luhur bukan atas kepentingan sesaat serta tujuan nasional dan tujuan bagi penyelenggaraan  negara. 
  • Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah : Nilai Kesatuan Wilayah, Nilai Persatuan Bangsa, Nilai Kemandirian. 
  • Semboyan Bangsa Bhineka Tunggal Eka. Nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari semboyan Bhineka Tunggal Eka adalah : Nilai Toleransi, Nilai Keadilan, Nilai Gotong Royong/Kerjasama Pada dasarnya pemantapan nilai-nilai kebangsaan tetap menjaga  

"Keseimbangan (Balance) antara moralitas Institusional (Institution Morality)/ Kelembagaan Negara, moralitas sosial (Social Morality) yang menyangkut kepentingan umum dan masyarakat, moralitas sipil (Civil Morality) serta moralitas global (Global Morality)."

Popular posts from this blog

KURIKULUM BERBASIS 11 PRINSIP PEMBAHARUAN LEMHANNAS RI

KURIKULUM BERBASIS 11 PRINSIP PEMBAHARUAN LEMHANNAS RI Selama 44 tahun sejak berdirinya pada 20 Mei 1965, Lemhannas RI berhasil mendidik ribuan calon pemimpin tingkat Nasional baik sipil maupun militer yang kini tersebar diseluruh Indonesia, termasuk 80 peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan ( PPSA ) XVI yang dibuka sejak 17 Pebruari 2009, terdiri dari: 49 pejabat sipil 29 Perwira Tinggi TNI 2 Perwira Tinggi Polri dengan dua puluh orang diantaranya menjabat Profesor.  Ketika menutup PPSA XVI di Gedung Dwiwarna Purwa, 31 Juli 2009, Gubernur Lemhannas RI, Prof. DR. Muladi, SH mengatakan, kurikulum yang diterapkan mengacu pada prinsip perubahan yang dilaksanakan di Lemhannas RI, meliputi :  1. Prinsip profesionalisme yang mengandung nilai-nilai Expertise, Responsibility and Corporateness. 2. Prinsip Check and Balances dengan menempatkan Dewan Pengarah sebagai perumus kebijakan umum ( General Policy Making Body ) Lemhannas RI.  3. Prinsip Continuing Educat
Read more

KEBIJAKAN DEWAN PENGARAH LEMHANNAS RI TENTANG KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PROGRAM PENGKAJIAN STRATEGIK

KEBIJAKAN DEWAN PENGARAH LEMHANNAS RI TENTANG KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PROGRAM PENGKAJIAN STRATEGIK  Sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 67 Tahun 2006 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, tanggal 13 Juni 2006 pada pasal 7 tertulis, Dewan Pengarah mempunyai tugas Merumuskan Kebijaksanaan Umum Lemhannas RI. Terkait dengan kurikulum pendidikan dan program pengkajian strategik Lemhannas RI tahun 2010, kebijakan Dewan Pengarah Lemhannas RI sesuai dengan Skep Dewan Pengarah Lemhannas RI Nomor : Skep / 02 / VIII/ 2009 tanggal 27 Agustus 2009 adalah sebagai berikut : 1. KEBIJAKAN KURIKULUM PENDIDIKAN LEMHANNAS RI.  a. Tenaga Pendidik : 1) Diharapkan rekrutmen para Tenaga Pengajar harus sesuai dengan kompetensi dan jabatan yang dipangku, 2) Mengoptimalkan pemanfaatan Tenaga Profesional dalam menutup kelemahan pada operasional pendidikan, 3) Mengupayakan untuk para tenaga Pendidik Tamu agar selektif dan memiliki kompetensi tingkat nasional dan global serta tidak
Read more

DEMOKRASI DAN KELUARGA

DEMOKRASI DAN KELUARGA Rumah tangga yang harmonis memberikan kontribusi strategis bagi terwujudnya kehidupan demokrasi sebagai suatu proses.  Hal itu dikatakan Gubernur Lemhannas RI, Prof. DR. Muladi, SH pada penataran isteri/suami peserta PPSA XVI di Jakarta.  Fondasi demokrasi, menurut Muladi, lahir dari proses pembelajaran me-manusiakan didalam kehidupan keluarga, bukan hanya karena proses politik. Dalam rumahtangga prinsip kesetaraan penting, sehingga semua stakeholders memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan proses kehidupan demokrasi yang sehat.  Ada 3 prinsip utama yang perlu dipedomani dalam kehidupan keluarga yakni : 1. T idak ada diskriminasi, 2.Kebebasan  berpendapat dan bertindak 3. tidak ada kekerasan.  Gubernur Lemhannas menekankan, dalam Islam dikenal keluarga sakinah, yang merupakan manifestasi dari keluarga demokratis, tanpa membeda-bedakan anggota keluarga. Rumahtangga yang demokratis memberi ruang gerak yang luas bagi terwuju
Read more