Skip to main content

Posts

Several Lecturers from Education and Training Agency of East Java Province learn about E-Learning system in Lemhannas RI

Several Lecturers from Education and Training Agency of East Java Province learn about E-Learning system in Lemhannas RI/ Widyaiswara Badiklat Jatim Belajar Sistem E-Learning di Lemhannas RI informasi Indonesia:  Deputi Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas RI, Mayjen TNI Karsiyanto, S.E, menerima kunjungan dari rombongan Widyaiswara Badan Pendidikan dan Pelatihan provinsi Jawa Timur, Jumat (15/12) Pagi, di Ruang TOC Gedung Astagatra Lemhannas RI. Lawatannya kali ini ke Lemhannas RI bertujuan untuk mengetahui lebih jauh tentang inovasi teknologi pembelajaran yang digunakan di Lemhannas dan diterapkan kepada peserta pendidikan seperti PPRA dan PPSA. Pemaparan terkait inovasi teknologi pembelajaran di Lemhannas dijelaskan oleh Kepala Biro Telematika, Marsma TNI Indrianto Wibowo Leksono yang diawali dengan penjabaran terkait tugas pokok dan fungsi Biro Telematika sebagai pendukung dari ketiga kedeputian yang ada di Lemhannas, yakni Deputi Pendidikan, Deputi Pengkajian dan
Recent posts

UGM Dies Natalis Board pays Courtesy Call to Governor of Lemhannas RI / Panitia Dies Natalis UGM Lakukan Audiensi dengan Gubernur Lemhannas RI

Panitia Dies Natalis UGM Lakukan Audiensi dengan Gubernur Lemhannas RI/  UGM Dies Natalis Board pays Courtesy Call to Governor of Lemhannas RI Informasi Indonesia : Gubernur Lemhannas RI melakukan audiensi dengan perwakilan dari Panitia Dies Natalies Universitas Gadjah Mada (UGM) ke-68. Audiensi yang bertempat di Ruang tamu Gubernur Gedung Trigatra LemhannasRI pada Senin (11/12) tersebut membahas mengenai acara Seminar Nasional yang akan digelar sebagai bagian dari rangkaian dari Dies Natalis yang bertema “Bersama UGM, Bela Bangsa dan Negara”. Ketua Dies Natalis Dr. Harry Supriyono, S.H., M.Si. mengungkapkan bahwa tema yang diambil dilatarbelakangi oleh fenomena yang terjadi saat ini. “Bela bangsa kan imejnya luas, jadi bukan bicara dari sisi keamanan dan pertahanan tapi juga dari pendidikan. Nah, ini juga yang jadi concern kami sebenarnya adalah pendidikan,” ungkap Harry Supriyono.  Menghadapi tantangan global, lanjutnya, seringkali terjadi kehilangan momentum dan peluang (lo

122 Calon Peserta PPRA Tahun Ajaran 2018 Ikuti TPA / 122 prospective participants of PPRA LVIII undertake Academic Potential Test

 122 Calon Peserta PPRA Tahun Ajaran 2018 Ikuti TPA / 122 prospective participants of PPRA LVIII undertake Academic Potential Test Informasi indonesia:  Menjelang tahun ajaran baru 2018, Lemhannas RI kembali mengadakan Tes Potensi Akademik (TPA) dan Tes Psikologi bagi para calon peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan atau yang lebih dikenal dengan PPRA ke LVIII, di Ruang NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, pada Senin (11/12) pagi.  TPA ini diikuti oleh 122 orang peserta yang berasal dari TNI, Polri, Aparatur Sipil Negara, Tokoh Masyarakat, Perwakilan Organisasi Massa, serta peserta mancanegara. Kegiatan tes dilaksanakan selama dua hari, hingga tanggal 12 Desember 2017.  Tes Potensi Akademik dan Tes Psikologi ini sebelumnya juga telah diikuti oleh calon peserta PPRA LVII pada November 2017 lalu.  TPA diselenggarakan oleh Tim Koperasi Bappenas, sedangkan Tes Psikologi diselenggarakan oleh PT. Ara Indonesia. Seperti pada PPRA tahun ajaran sebelumnya, program pendidikan in

RTD LEMHANNAS RI TENTANG PENGELOLAAN INDUSTRI PARIWISATA

RTD LEMHANNAS RI TENTANG PENGELOLAAN INDUSTRI PARIWISATA Dalam Round Table Discussion (RTD) yang diselenggarkan Lemhannas 6 Agustus 2009, Dr. Setyanto mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia seharusnya mengikuti jejak Koizumi, menyiapkan kerangka tinggal landas pariwisata Indonesia terutama setelah terjadinya berbagai musibah teror yang tahun ini ditandai dengan Bom Mega Kuningan atau Bom Mariott II, karena sebenarnya aset pariwisata Indonesia sudah disediakan oleh Sang Maha Pencipta bagi rakyat Indonesia, hanya memerlukan pengelolaan secara profesional saja, untuk dimanfaatkan bagi kemakmuran dan kesejahteraan bangsa. Hal tersebut sangat penting, sebab Berdasarkan data yang dikutip dari WTO, pada tahun 2000 wisatawan manca negara (wisman) internasional mencapai jumlah 698 juta orang yang mampu menciptakan pendapatan sebesar USD 476 milyar. Pertumbuhan jumlah wisatawan pada dekade 90-an sebesar 4,2 % sedangkan pertumbuhan penerimaan dari wisman sebesar 7,3 %, bahkan di 28 negara

KEBIJAKAN DEWAN PENGARAH LEMHANNAS RI TENTANG KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PROGRAM PENGKAJIAN STRATEGIK

KEBIJAKAN DEWAN PENGARAH LEMHANNAS RI TENTANG KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PROGRAM PENGKAJIAN STRATEGIK  Sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 67 Tahun 2006 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, tanggal 13 Juni 2006 pada pasal 7 tertulis, Dewan Pengarah mempunyai tugas Merumuskan Kebijaksanaan Umum Lemhannas RI. Terkait dengan kurikulum pendidikan dan program pengkajian strategik Lemhannas RI tahun 2010, kebijakan Dewan Pengarah Lemhannas RI sesuai dengan Skep Dewan Pengarah Lemhannas RI Nomor : Skep / 02 / VIII/ 2009 tanggal 27 Agustus 2009 adalah sebagai berikut : 1. KEBIJAKAN KURIKULUM PENDIDIKAN LEMHANNAS RI.  a. Tenaga Pendidik : 1) Diharapkan rekrutmen para Tenaga Pengajar harus sesuai dengan kompetensi dan jabatan yang dipangku, 2) Mengoptimalkan pemanfaatan Tenaga Profesional dalam menutup kelemahan pada operasional pendidikan, 3) Mengupayakan untuk para tenaga Pendidik Tamu agar selektif dan memiliki kompetensi tingkat nasional dan global serta tidak

Gubernur Lemhannas RI memberikan Kuliah perdana pada Program S-2 dan S-3 di UGM

Gubernur Lemhannas RI memberikan Kuliah perdana pada Program S-2 dan S-3 di UGM Di Indonesia, Pertanggung jawaban komandan atau atasan (Responsibility Of Commanders Or Other Superiors) yang merupakan tanggungjawab atasan terhadap pelanggaran HAM berat yang dilakukan bawahannya, saat ini sangat relevan untuk dibahas. Menurut Prof. DR. Muladi SH, pada ceramahnya kepada para peserta Program S2 dan S3 di UGM, hal tersebut antara lain, karena : pertanggungjawaban komandan tidak hanya berlaku :  a. Di kalangan militer, tetapi juga di lingkungan nonmiliter (Civil Authorities) yaitu atasan, baik polisi maupun sipil lainnya (Other Superiors), terhadap pelanggaran HAM berat yang dilakukan bawahannya (Subordinates);  b. Di masa perang atau konflik bersenjata, tetapi juga bisa terjadi di masa damai dalam kerangka pelanggaran HAM berat. Namun perlu dicatat, bahwa doktrin pertanggungjawaban pidana komandan atau atasan (The Doctrine of command responsibility or superior responsibility rule

PELAKSANAAN SSDN DAN SSLN PPSA XVI TAHUN 2009

PELAKSANAAN SSDN DAN SSLN  PPSA XVI TAHUN 2009 Sebagai bagian dari Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XVI para peserta wajib melaksanakan Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) dan Studi Strategis Luar Negeri (SSLN) yang dilaksanakan pada periode Blok II (Bin Tannas/ Bin Gatra) dan pada Blok III (B S. Lingkungan Strategis Kontemporer). Untuk SSDN dilaksanakan di provinsi Jambi, Jabar, Kaltim, dan Papua Barat dengan judul kegiatan “Good Governance di provinsi guna keberhasilan pembangunan didaerah dalam mendukung pembangunan nasional”. Sedangkan untuk SSLN di laksanakan di negara Rusia, Austria, Belanda, dan Maroko dengan judul kegiatan “ Membangun hubungan antar negara guna mengoptimalkan Good Governance dalam rangka pembangunan nasional”. Kegiatan SSDN dan SSLN, merupakan metoda pendidikan yang dikembangkan Lemhannas RI guna memperoleh informasi, data dan fakta melalui berbagai pertemuan/tatap muka dan diskusi secara langsung dengan para pejabat, akademisi perguruan t