Free Nation

Several Lecturers from Education and Training Agency of East Java Province learn about E-Learning system in Lemhannas RI/ Widyaiswara Badiklat Jatim Belajar Sistem E-Learning di Lemhannas RI informasi Indonesia:  Deputi Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas RI, Mayjen TNI Karsiyanto, S.E, menerima kunjungan dari rombongan Widyaiswara Badan Pendidikan dan Pelatihan provinsi Jawa Timur, Jumat (15/12) Pagi, di Ruang TOC Gedung Astagatra Lemhannas RI. Lawatannya kali ini ke Lemhannas RI bertujuan untuk mengetahui lebih jauh tentang inovasi teknologi pembelajaran yang digunakan di Lemhannas dan diterapkan kepada peserta pendidikan seperti PPRA dan PPSA. Pemaparan terkait inovasi teknologi pembelajaran di Lemhannas dijelaskan oleh Kepala Biro Telematika, Marsma TNI Indrianto Wibowo Leksono yang diawali dengan penjabaran terkait tugas pokok dan fungsi Biro Telematika sebagai pendukung dari ketiga kedeputian yang ada di Lemhannas, yakni Deputi Pendidikan, Deputi Pengkajian dan

Panitia Dies Natalis UGM Lakukan Audiensi dengan Gubernur Lemhannas RI/  UGM Dies Natalis Board pays Courtesy Call to Governor of Lemhannas RI Informasi Indonesia : Gubernur Lemhannas RI melakukan audiensi dengan perwakilan dari Panitia Dies Natalies Universitas Gadjah Mada (UGM) ke-68. Audiensi yang bertempat di Ruang tamu Gubernur Gedung Trigatra LemhannasRI pada Senin (11/12) tersebut membahas mengenai acara Seminar Nasional yang akan digelar sebagai bagian dari rangkaian dari Dies Natalis yang bertema “Bersama UGM, Bela Bangsa dan Negara”. Ketua Dies Natalis Dr. Harry Supriyono, S.H., M.Si. mengungkapkan bahwa tema yang diambil dilatarbelakangi oleh fenomena yang terjadi saat ini. “Bela bangsa kan imejnya luas, jadi bukan bicara dari sisi keamanan dan pertahanan tapi juga dari pendidikan. Nah, ini juga yang jadi concern kami sebenarnya adalah pendidikan,” ungkap Harry Supriyono.  Menghadapi tantangan global, lanjutnya, seringkali terjadi kehilangan momentum dan peluang (lo

 122 Calon Peserta PPRA Tahun Ajaran 2018 Ikuti TPA / 122 prospective participants of PPRA LVIII undertake Academic Potential Test Informasi indonesia:  Menjelang tahun ajaran baru 2018, Lemhannas RI kembali mengadakan Tes Potensi Akademik (TPA) dan Tes Psikologi bagi para calon peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan atau yang lebih dikenal dengan PPRA ke LVIII, di Ruang NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, pada Senin (11/12) pagi.  TPA ini diikuti oleh 122 orang peserta yang berasal dari TNI, Polri, Aparatur Sipil Negara, Tokoh Masyarakat, Perwakilan Organisasi Massa, serta peserta mancanegara. Kegiatan tes dilaksanakan selama dua hari, hingga tanggal 12 Desember 2017.  Tes Potensi Akademik dan Tes Psikologi ini sebelumnya juga telah diikuti oleh calon peserta PPRA LVII pada November 2017 lalu.  TPA diselenggarakan oleh Tim Koperasi Bappenas, sedangkan Tes Psikologi diselenggarakan oleh PT. Ara Indonesia. Seperti pada PPRA tahun ajaran sebelumnya, program pendidikan in

RTD LEMHANNAS RI TENTANG PENGELOLAAN INDUSTRI PARIWISATA Dalam Round Table Discussion (RTD) yang diselenggarkan Lemhannas 6 Agustus 2009, Dr. Setyanto mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia seharusnya mengikuti jejak Koizumi, menyiapkan kerangka tinggal landas pariwisata Indonesia terutama setelah terjadinya berbagai musibah teror yang tahun ini ditandai dengan Bom Mega Kuningan atau Bom Mariott II, karena sebenarnya aset pariwisata Indonesia sudah disediakan oleh Sang Maha Pencipta bagi rakyat Indonesia, hanya memerlukan pengelolaan secara profesional saja, untuk dimanfaatkan bagi kemakmuran dan kesejahteraan bangsa. Hal tersebut sangat penting, sebab Berdasarkan data yang dikutip dari WTO, pada tahun 2000 wisatawan manca negara (wisman) internasional mencapai jumlah 698 juta orang yang mampu menciptakan pendapatan sebesar USD 476 milyar. Pertumbuhan jumlah wisatawan pada dekade 90-an sebesar 4,2 % sedangkan pertumbuhan penerimaan dari wisman sebesar 7,3 %, bahkan di 28 negara

KEBIJAKAN DEWAN PENGARAH LEMHANNAS RI TENTANG KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PROGRAM PENGKAJIAN STRATEGIK  Sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 67 Tahun 2006 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, tanggal 13 Juni 2006 pada pasal 7 tertulis, Dewan Pengarah mempunyai tugas Merumuskan Kebijaksanaan Umum Lemhannas RI. Terkait dengan kurikulum pendidikan dan program pengkajian strategik Lemhannas RI tahun 2010, kebijakan Dewan Pengarah Lemhannas RI sesuai dengan Skep Dewan Pengarah Lemhannas RI Nomor : Skep / 02 / VIII/ 2009 tanggal 27 Agustus 2009 adalah sebagai berikut : 1. KEBIJAKAN KURIKULUM PENDIDIKAN LEMHANNAS RI.  a. Tenaga Pendidik : 1) Diharapkan rekrutmen para Tenaga Pengajar harus sesuai dengan kompetensi dan jabatan yang dipangku, 2) Mengoptimalkan pemanfaatan Tenaga Profesional dalam menutup kelemahan pada operasional pendidikan, 3) Mengupayakan untuk para tenaga Pendidik Tamu agar selektif dan memiliki kompetensi tingkat nasional dan global serta tidak

Gubernur Lemhannas RI memberikan Kuliah perdana pada Program S-2 dan S-3 di UGM Di Indonesia, Pertanggung jawaban komandan atau atasan (Responsibility Of Commanders Or Other Superiors) yang merupakan tanggungjawab atasan terhadap pelanggaran HAM berat yang dilakukan bawahannya, saat ini sangat relevan untuk dibahas. Menurut Prof. DR. Muladi SH, pada ceramahnya kepada para peserta Program S2 dan S3 di UGM, hal tersebut antara lain, karena : pertanggungjawaban komandan tidak hanya berlaku :  a. Di kalangan militer, tetapi juga di lingkungan nonmiliter (Civil Authorities) yaitu atasan, baik polisi maupun sipil lainnya (Other Superiors), terhadap pelanggaran HAM berat yang dilakukan bawahannya (Subordinates);  b. Di masa perang atau konflik bersenjata, tetapi juga bisa terjadi di masa damai dalam kerangka pelanggaran HAM berat. Namun perlu dicatat, bahwa doktrin pertanggungjawaban pidana komandan atau atasan (The Doctrine of command responsibility or superior responsibility rule

PELAKSANAAN SSDN DAN SSLN  PPSA XVI TAHUN 2009 Sebagai bagian dari Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XVI para peserta wajib melaksanakan Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) dan Studi Strategis Luar Negeri (SSLN) yang dilaksanakan pada periode Blok II (Bin Tannas/ Bin Gatra) dan pada Blok III (B S. Lingkungan Strategis Kontemporer). Untuk SSDN dilaksanakan di provinsi Jambi, Jabar, Kaltim, dan Papua Barat dengan judul kegiatan “Good Governance di provinsi guna keberhasilan pembangunan didaerah dalam mendukung pembangunan nasional”. Sedangkan untuk SSLN di laksanakan di negara Rusia, Austria, Belanda, dan Maroko dengan judul kegiatan “ Membangun hubungan antar negara guna mengoptimalkan Good Governance dalam rangka pembangunan nasional”. Kegiatan SSDN dan SSLN, merupakan metoda pendidikan yang dikembangkan Lemhannas RI guna memperoleh informasi, data dan fakta melalui berbagai pertemuan/tatap muka dan diskusi secara langsung dengan para pejabat, akademisi perguruan t

GEO LEADERSHIP SEBAGAI SIFAT PEMIMPIN MASA DEPAN Pentingnya sosok pemimpin menurut Prof. DR. Muladi, SH, pada acara “Dialog Interaktif Leaders of Indonesia satu” , tidak terlepas dari suatu sistem untuk menemukan informasi secara cepat, mudah, dan kategoris tentang standarisasi kualitas kepemimpinan yang relevan dengan konteks universal dan partikularistik. Atas dasar tersebut para pemimpin nasional di semua lini baik secara individual maupun kelompok diharapkan memiliki bekal yang kuat untuk mampu memecahkan kompleksitas permasalahan nasional, dengan cara-cara yang lebih profesional, elegan, dan bermartabat, dengan prinsip “cheaper, faster and better” tanpa melalui konflik-konflik yang melelahkan antar sesama komponen bangsa maupun pimpinan nasional. Perpaduan antara kemampuan konseptual dan empirik akan selalu meningkatkan bobot kinerja dan capaian ( performance and achievement ) seorang pemimpin, yang tidak hanya reaktif semata tetapi juga proaktif dan antisipatif. “Geo Le

PEDOMAN PEMANTAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN Para pendiri bangsa (The Founding Fathers) telah berhasil mengangkat nilai-nilai yang terkandung di dalam khasanah kehidupan masyarakat Indonesia maupun ajaran para leluhur, sebagai nilai-nilai kebangsaan Indonesia.  Lemhannas RI selanjutnya merumuskan Pemantapan nilai-nilai kebangsaan berlandaskan pada pemikiran historis, landasan filosofis, landasan yuridis, landasan sosiologis, dan landasan teori.  Sebagai konsepsi, nilai-nilai kebangsaan mengacu kepada konsensus dasar bangsa yang unsur-unsurnya terdiri dari : Falsafah bangsa Pancasila. Nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari falsafah Pancasila  apabila ditelaah secara menyeluruh esensinya sebagai berikut : Nilai Religius , memiliki nilai-nilai spiritual yang tinggi berdasarkan agama dan keyakinan yang dipeluknya; Nilai Kekeluargaan , memiliki nilai-nilai kebersamaan dan senasib sepenanggungan; Nilai Keselarasan , memiliki kemampuan beradaptasi atau kearifan lokal; Nil

PENGKAJIAN STRATEGIS LEMHANNAS RI Lemhannas RI menyelenggarakan Round Table Discussion (RTD) Pengkajian Strategik tentang ”Meningkatkan dukungan anggaran militer guna terwujudnya Pertahanan Negara yang kuat dalam rangka menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI”.   Dalam Keynote Speechnya, Gubernur Lemhannas RI antara lain menyampaikan bahwa dukungan Alutsista yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitasnya bagi TNI dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sangat penting, mengingat ancaman militer semakin eskalatif sebagai akibat pengaruh lingkungan strategik. Dalam 5 tahun terakhir ini (2005- 2009), dukungan anggaran militer melalui APBN belum memadai. Dari kebutuhan minimal bidang pertahanan yang diajukan Departemen Pertahanan hanya terealisir sekitar 30% nya, yaitu sekitar 3,3% APBN atau kurang dari 1% PDB. Dengan dukungan anggaran yang terbatas tersebut, penyelenggaraan fungsi pertahanan yang dilaksanakan TNI tentu tidak maksimal.  Untuk itu harus dapat diwujudk

DEMOKRASI DAN KELUARGA Rumah tangga yang harmonis memberikan kontribusi strategis bagi terwujudnya kehidupan demokrasi sebagai suatu proses.  Hal itu dikatakan Gubernur Lemhannas RI, Prof. DR. Muladi, SH pada penataran isteri/suami peserta PPSA XVI di Jakarta.  Fondasi demokrasi, menurut Muladi, lahir dari proses pembelajaran me-manusiakan didalam kehidupan keluarga, bukan hanya karena proses politik. Dalam rumahtangga prinsip kesetaraan penting, sehingga semua stakeholders memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan proses kehidupan demokrasi yang sehat.  Ada 3 prinsip utama yang perlu dipedomani dalam kehidupan keluarga yakni : 1. T idak ada diskriminasi, 2.Kebebasan  berpendapat dan bertindak 3. tidak ada kekerasan.  Gubernur Lemhannas menekankan, dalam Islam dikenal keluarga sakinah, yang merupakan manifestasi dari keluarga demokratis, tanpa membeda-bedakan anggota keluarga. Rumahtangga yang demokratis memberi ruang gerak yang luas bagi terwuju

KURIKULUM BERBASIS 11 PRINSIP PEMBAHARUAN LEMHANNAS RI Selama 44 tahun sejak berdirinya pada 20 Mei 1965, Lemhannas RI berhasil mendidik ribuan calon pemimpin tingkat Nasional baik sipil maupun militer yang kini tersebar diseluruh Indonesia, termasuk 80 peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan ( PPSA ) XVI yang dibuka sejak 17 Pebruari 2009, terdiri dari: 49 pejabat sipil 29 Perwira Tinggi TNI 2 Perwira Tinggi Polri dengan dua puluh orang diantaranya menjabat Profesor.  Ketika menutup PPSA XVI di Gedung Dwiwarna Purwa, 31 Juli 2009, Gubernur Lemhannas RI, Prof. DR. Muladi, SH mengatakan, kurikulum yang diterapkan mengacu pada prinsip perubahan yang dilaksanakan di Lemhannas RI, meliputi :  1. Prinsip profesionalisme yang mengandung nilai-nilai Expertise, Responsibility and Corporateness. 2. Prinsip Check and Balances dengan menempatkan Dewan Pengarah sebagai perumus kebijakan umum ( General Policy Making Body ) Lemhannas RI.  3. Prinsip Continuing Educat

"NEGARA HARUS MEMPERTAHANKAN BUDAYA  KITA TIDAK BOLEH BERFIKIR SECARA FRAGMENTIS  ATAU SEPOTONG-SEPOTONG  TETAPI HARUS BERFIKIR SISTEMIK DAN BERORIENTASI PADA TUJUAN YANG BESAR ATAU GRAND STRATEGY" CARA MENJADI PEMIMPIN YANG BERKUALITAS Cara memilih pempimpin dalam praktik kepemimpinan guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Seorang pemimpin yang baik haruslah seseorang yang mampu berfikir secara rasional bukan dengan emosional. Pemimpin yang super power itu harus berdarah dingin dan baik, mempunyai pemikiran yang sifatnya rasional daripada emosional. Pemimpin itu dipilih karena visi dan misinya yang menjanjikan. Ada satu pemikiran dimana pepimpin harus melihat kebijakan sebagai mekanisme pengintegrasi, menanggap kemajuan teknologi, ekonomi dan lain-lain sebagai sumber daya itu tidak menjadi masalah, namun yang terpenting adalah tujuan politik apa yang ingin dicapai oleh suatu negara. "Negara harus mempertahankan budaya, kita tidak boleh b